Presiden Filipina Tawarkan Uang Untuk Warga yang Bunuh Pengedar Narkoba

Manila - Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, mendorong publik untuk bergabung bersamanya dalam operasi antikriminal. Duterte bahkan menawarkan imbalan besar untuk warga yang membunuh pengedar narkoba.

Duterte memenangi pemilihan presiden Filipina yang digelar bulan lalu, dengan menyerukan kampanye antikriminal dengan kekerasan. Setelah sebelumnya menyatakan akan mengerahkan militer dan polisi untuk memburu para pelaku kriminal, Duterte menyerukan kepada publik bahwa mereka bisa memburu pelaku kriminal sendiri.

"Jika mereka (pelaku kriminal) ada di lingkungan Anda, silakan menghubungi kami, polisi, atau lakukan sendiri jika Anda memiliki senjata. Anda mendapat dukungan saya," ucap Duterte kepada pendukungnya pada Minggu (5/6) malam, seperti dilansir AFP, Senin (6/6/2016). 

"Jika dia (pelaku kriminal) melawan dan melawan sekuat tenaga, Anda bisa membunuhnya. Saya akan memberikan medali kepada Anda," tegas Duterte.


Lebih lanjut, Duterte menegaskan, para pencandu narkoba tidak akan bisa direhabilitasi. Dia kemudian memperingatkan para pendukungnya untuk tidak menggunakan narkoba. 

"Jika kalian terlibat narkoba, saya akan membunuh kalian. Kalian, anak pelacur, saya akan benar-benar membunuh kalian," ujar Duterte.

Duterte menekankan, operasi antikriminal yang diserukannya akan menjadi pertumpahan darah, karena dia terang-terangan menawarkan imbalan uang untuk setiap gembong narkoba yang tewas dibunuh.

"Saya akan membayar, untuk setiap gembong narkoba: 5 juta peso (Rp 1,4 miliar) jika dia tewas. Jika dia (ditangkap) hidup, hanya 4,999 juta peso," cetusnya sambil tertawa.


Duterte yang secara resmi baru akan dilantik menjadi Presiden Filipina yang baru pada 30 Juni mendatang, juga menawarkan imbalan uang yang jumlahnya lebih sedikit untuk setiap pelaku pengedar narkoba biasa yang tewas. Namun Duterte tidak menjelaskan lebih lanjut soal bagaimana cara warga negara biasa bisa mengidentifikasi pelaku kriminal di lingkungannya.

https://golden138.wordpress.com/

Jokowi Teken Perppu Kebiri dan Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yg diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat signifikan," ujar Jokowi saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Menurut Jokowi, Perppu tersebut diterbitkan untuk membentengi anak-anak dari kejahatan. Perppu itu juga untuk menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa. Ruang lingkup ini pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain," katanya. 

Jokowi menjelaskan, Perppu tersebut berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak. "Saya ingin berikan catatan mengenai pemberatan pidana, berupa ditambah 1/3 ancaman pidana, (hukuman) mati, seumur hidup atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun," papar mantan Wali Kota Solo ini.

Presiden melanjutkan, Perppu tersebut juga mengatur sanksi tambahan lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku.

"Penambahan pasal itu beri ruang hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya. Kami berharap hadirnya Perppu ini berikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak," kata Jokowi. 

https://golden138.wordpress.com/

Merasa Dibohongi, Warga Jatigede Duduki Pusat Pemerintah Sumedang

SUMEDANG - Ratusan warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede kembali menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (25/5/2016). Di depan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, ratusan warga nyaris bentrok dengan aparat kepolisian. 

Situasi memanas saat warga meminta agar Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putra hadir di tengah-tengah mereka dan ikut melakukan aksi ke Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, namun mengetahui bahwa di kantor DPRD Sumedang hanya ada lima orang anggota dewan.

Salah seorang anggota DPRD Sumedang Titus Diah yang berusaha menenangkan massa pun jadi luapan kekesalan warga. Titus pun dipaksa warga turun dari podium, dan tidak diperkenankan melanjutkan pidatonya.

Melihat massa yang mulai panas, aparat kepolisian dari Polres Sumedang sigap mengamankannya dari kepungan warga. Setelah itu, ratusan warga pun mulai meluapkan kekesalannya dengan merangsek masuk ke halaman parkir kantor DPRD Sumedang, dengan menerobos barikade aparat kepolisian.

Emosi warga mulai mereda setelah kelima orang anggota DPRD yakni, Titus Diah, Endang Sirodjudin, Listio, Uu Rukmana (Fraksi Gerindra), dan Yogie Yaman Santosa (Fraksi Golkar) sepakat untuk ikut aksi jalan kaki dari kantor DPRD Sumedang menuju kantor IPP Sumedang, menyusuri Jalan Raya Bandung-Cirebon sejauh 2 kilometer.

Sayang, setibanya di IPP, warga pun harus menelan kekecewaan mendalam karena Wabup Sumedang Eka Setiawan dan Sekda Sumedang Zaenal Alimin tengah berada di luar kota. 

Warga pun bersepakat untuk tidur dan menduduki kantor IPP Sumedang, hingga Wabup Sumedang tiba di IPP dan menerima aspirasi warga.

Koordinator aksi Mahmudin mengatakan, Pemkab Sumedang dinilai tidak berkomitmen menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi warga terdampak Waduk Jatigede.

“Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan pembohong. Sebelumnya dia (wabup) menjanjikan akan memasilitasi kami melakukan aksi ke Kementerian PU Pera di Jakarta, namun nyatanya dia berbohong, sampai saat ini itu tidak terealisasi dan nasib kami tak kunjung diperjuangkan Pemda Sumedang,” ujarnya.

Selama berbagai dampak sosial, ekonomi belum selesai, kata dia, warga terdampak tak akan bosan dan terus melakukan aksi unjuk rasa.

“Permasalahan pembebasan tanah sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penanganan komplain tanah/bangunan milik kami meski tanah/bangunan kami saat ini sudah tergenang. Mulai dari hak atas kepemilikan tanah kami yang terlewat murni, salah ukur/salah klasifikasi, salah bayar, dan permasalahan baru yaitu mengenai tanah warga yang berada di bawah elevasi 262, 5 mdpl, yang posisinya di luar patok wilayah genangan yang belum diukur dan belum diganti rugi tapi sudah mulai tergenang,” terang warga eks Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja ini.

Selain itu, lanjut dia, proses penanganan dampak sosial ekonomi kemasyarakatan masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi/kerohiman hingga proses perpindahan penduduk yang luput dari perhatian Pemkab Sumedang.

“Bekal kami di tempat relokasi saat ini sudah habis, sementara lahan garapan yang sebelumnya jadi mata pencaharian kami sudah hilang tergenang, di sana kami mulai kelaparan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum di tempat relokasi tidak terprogram dengan jelas oleh Pemkab Sumedang. Bahkan, sarana penerangan listrik pun saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah. Padahal warga korban Waduk Jatigede pindah dari lokasi genangan ke pemukiman baru di tempat relokasi itu bukan atas kehendak sendiri, dan warga adalah pelanggan yang sah dari PLN,” sebutnya.

Kemudian, lanjut dia, pembangunan sarana pendidikan pun hingga saat ini terbengkalai dengan belum ada satu sekolah pun yang kembali dibangun secara utuh.

“Sarana kesehatan dan sarana ibadah pun luput dari perhatian Pemkab Sumedang. Waduk Jatigede membuat kami menderita dan Pemkab Sumedang hanya diam saja. Imbasnya menimbulkan permasalahan baru bagi warga, jalan provinsi terputus menyebabkan beberapa wilayah terisolir, roda perekonomian warga terhenti akibat tidak ada lahan garapan dan tidak adanya akses jalan. Pembangunan Waduk Jatigede ini adalah bencana sosial karena tidak ada program pemberdayaan dan program kesejahteraan warga yang jelas, ” katanya lagi.

Asisten Pembangunan II Setda Sumedang Dede Hermansyah yang mencoba menenangkan warga mengatakan, saat ini seluruh aspirasi warga tengah dalam proses penyelesaian.

“Seluruh aspirasi warga dalam proses. Semua terus berproses dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi warga. Terkait verifikasi data tanah/bangunan yang jadi hak warga pun sudah kami sampaikan ke pihak Satker Waduk Jatigede,” tandasnya.  

https://golden138.wordpress.com/

Ahok Minta Pembangunan Taman di Kalijodo Selesai Tahun Ini

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta PT Sinar Mas untuk menyelesaikan kewajibannya membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kalijodo. Pasalnya, pembangunan dua proyek itu harus selesai 31 Desember 2016.

"Untuk Kalijodo ini saya harapkan sebelum menyambut tahun baru orang Jakarta punya tempat baru untuk menyongsong tahun baru. Mudah-mudahan selesianya seblum tanggal 31 Desember kita sudah bisa gunakan untuk menyambut tahun baru di Kalijodo," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016).

Mantan politikus Partai Gerindra ini mengatakan, anggaran pembangunan RPTRA dan RTH akan menghabiskan dana Rp10 hingga 20 miliar. Biaya puluhan miliar ini akan didanai oleh PT Sinar Mas melalui corporate social responsibility (CSR).

"Kami atas nama Pemprov terima kasih, yang namaya CSR kami tadi ditanya wartawan, kenapa Bapak suka CSR, (saya bilang) ya gratis masak enggak suka," kata Ahok.

Fasilitas RPTRA yang ada di Kalijodo meliputi arena bermain sarana olahraga, saran pendidikan, jalur refleksi, taman yoga, dan pos kemanaan. Sedangkan fasilitas RTH meliputi taman, monumen, lintasan jogging atau lintasan sepeda, skate park, amphitheater musala, lampu taman dan jalan, kios, taman bermain anak, outdoor fitnes, toilet, sound sistem dan penyediaan utilitas.

https://golden138.wordpress.com/

GAMBAR RAPAT PARIPURNA BANYAK YANG BOLOS.APAKAH MASIH MEWAKILI RAKYAT????

Di data kehadiran anggota DPR, hingga bel tanda paripurna dimulai berbunyi pukul 10.25 WIB --yang artinya rapat molor 85 menit dari jadwal-- baru 214 anggota DPR yang tanda tangan bukti kehadiran. Artinya, ada 346 anggota DPR yang tak hadir. Artinya lagi, rapat itu tak memenuhi kuorum kehadiran, yaitu 50% plus satu, atau minimal 281.

Berikut data detail kehadiran anggota DPR pukul 10.25 WIB:

Hanura: 7 masuk, izin 2. Total anggota 16
Nasdem: 20 masuk, izin 8. Total anggota 36 
PPP: 18 masuk, izin 5. Total anggota 39
PKS: 7 masuk, izin 22. Total anggota 40
PKB: 16 masuk, izin 7. Total anggota 47
PAN: 19 masuk, izin 8. Total anggota 48
Demokrat: 16 masuk, izin 17. Total anggota 61
Gerindra: 28 masuk, izin 12. Total anggota 73 
Golkar: 37 masuk, izin 2. Total anggota 91
PDIP: 46 masuk, izin 18. Total anggota 109 

DKI Targetkan Bangun 50 Ribu Unit Rusunawa Hingga 2017

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan untuk membangun 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa untuk warga bantaran kali. Target ini diharapkan bisa tercapai hingga Oktober 2017 mendatang.

Untuk merealisasikan rencana tersebut Pemprov DKI menggelontorkan sebesar Rp8 triliun. Puluhan ribu unit rusun itu rencananya digunakan untuk relokasi warga yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung. 

"Tahun depan kami sediakan Rp8 triliun untuk membangun 50 ribu unit rusun. Tahun ini, kita sudah mulai bangun 20 ribu unit," ujar Ahok usai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek, di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2016).

Namun yang menjadi hambatan, banyak warga yang bersedia direlokasi ternyata menyewa rumah di bantaran sungai. Ahok mengaku tengah mencari cara untuk hal ini.

"Masalahnya ada (warga) KTP Jakarta yang dia nyewa. Kalau yang itu, kita minta dia sewa di luar (bantaran sungai) dulu. Nanti 2018 dia masuk (rusun), karena target kami sebelum 2018 (normalisasi) Sungai Ciliwung selesai," imbuhnya.

Seperti yang diketahui, rencananya untuk mengejar proyek normalisasi Sungai Ciliwung, sebanyak 50 ribu warga di bantaran sungai akan ditertibkan. Proyek normalisasi baru selesai 47,5 persen pada Mei ini.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Teuku Iskandar memperkirakan, butuh waktu dua tahun lagi untuk menyelesaikan normalisasi sungai. Target disesuaikan dengan ketersediaan rumah susun sederhana sewa.

https://golden138.wordpress.com/

Hingga Hari Keempat Operasi Patuh Jaya, Polda Metro Tilang 26 Ribu Kendaraan

Jakarta - Kepolisian menggelar Operasi Patuh Jaya di seluruh wilayah Indonesia. Hingga hari keempat, Polda Metro Jaya telah menyita belasan ribu surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Rekapitulasi sampai hari keempat hasil penindakan pelanggaran lalu lintas, jumlah tilang 26.185, jumlah teguran 3.114. Adapun barang bukti yang disita SIM 9.002 dan STNK 17.050," kata Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangannya, Kamis (19/5/2016).

Sementara itu, 26.185 kendaraan melanggar lalu lintas hingga hari keempat. Rinciannya yaitu 502 bus, 1.846 mikrolet, 406 Metromini, 1.312 taksi dan kendaraan lain seperti kendaraan barang dan pribadi. Pelanggaran terbesar soal kelengkapan surat-surat dengan jumlah 3.043 pelanggaran.

"Untuk kecelakaan ada 30 kejadian dengan jumnlah korban sebanyak 33 orang. 5 korban meninggal dunia, 8 luka berat dan 20 luka ringan," ujarnya.

Polisi menggelar Operasi Patuh Jaya ini selama 14 hari. Dijadwalkan, operasi akan berakhir hingga 29 Mei 2016. 

https://golden138.wordpress.com/

Muncul Di Gedung KPK, Calon Wakil Basuki Tjahaja Purnama : "Cuma Kasih Data"

Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (28 April 2016).

Calon Wakil dari Gurbenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada pemilihan Gurbenur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 tersebut mengaku kedatangannya untuk memberikan data.

"Cuma mau kasih data ini saja." kata Heru saat memasuki Gedung KPK , Jalan HR Rasuna, Said, Jakarta, Kamis  (28 April 2016).

Data yang akan diberikan terkait dengan rancangan peraturan daerah (raperda) menyangkut reklamasi Teluk Jakarta.

Selain Heru, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ferial Sofyan juga turut datang ke Gedung KPK.

Belum diketahui pasti tujuan kedatangan Ferial ke gedung Lembada Pemberantasan korupsi itu. apakah kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan atau bukan.

Hari ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik di periksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) menyangkut reklamasi Teluk Jakarta.

Taufik diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua BAdan Legislasi (Baleg) DPRD DKI Jakarta. Taufik sudah beberapa kali di periksa KPK.

Winoto Candra dari pihak Swasta dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi juga turut di periksa sebagai saksi dalam kasus Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sanusi, Ariesman dan Personal Asistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka.

Untuk memudahkan penyidikan, KPK mencegah Stag Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama , Sunny Tanuwidjaja dan Chairman Agung Sedaya Group Sugianto Kusumah atau Aguan ke Luar Negeri. Saat ini keduanya berstatus saksi.

Buronan Mutalasi Nur Atikah Akhirnya Tertangkap Usai Lari Ke Surabaya

Agus alias Kusmayadi membunuh Nur Atikah alias Nuri karena persoalan asmara. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 10 April lalu. Setelah itu, Agus kabur ke Surabaya, Jawa Timur.

"Dia nggak ke mana-mana, dia langsung ke Surabaya," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombespol Krishna Murti kepada wartawan di Terminal 2 Bandara Juanda, Kamis (21/4/2016).

Krishna mengatakan, pelaku mutilasi itu sudah berada di Surabaya selama 10 hari. Agus menuju ke Surabaya karena dia pernah lama bekerja di Surabaya. Agus bekerja di sebuah restoran yang saat itu bernama Sederhana Bintaro yang ada di Jalan Raya Mastrip Karangpilang.

"Dia bekerja dari tahun 2000-2006," kata Krishna.

Di Surabaya, kata Krishna, Agus tinggal di rumah temannya di kawasan Karangpilang di dekat restoran dulu tempatnya bekerja. Namun restoran itu sekarang berganti manajemen dengan nama baru yakni Rumah Makan Selera Bundo. Apa maksud kedatangan Agus ke rumah makan tersebut yang membuatnya akhirnya ditangkap?

"Dia mau cari kerja. Dia kan cuma lulusan SMP," terang Krishna.

Siang ini, Agus langsung diterbangkan ke Jakarta. Pria 32 tahun itu dikawal ketat saat di Bandara Juanda.

Agus terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Saat dibawa ke pesawat, terlihat tangan Agus masih diborgol. Namun dia menyembunyikan tangannya yang diborgol di balik kaos putih yang dikenakannya. Kaos itu adalah kaos yang sama yang dikenakannya saat ditangkap kemarin.

Bedanya, kali ini Agus mengenakan celana panjang, tidak mengenakan celana pendek seperti saat tertangkap kemarin. Wajah Agus juga tidak kelihatan karena dipakaikan penutup kepala. Agus dikawal dan dipegang dua orang polisi berpakaian preman. 

Perancis Akhirnya Memahami Rencana Eksekusi Mati Terhadap Warganya di RI

DPR Indonesia mendapat kunjungan persahabatan dari kelompok Persahabatan Prancis-Indonesia  Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Dalam pertemuan tersebut, turut pula dibahas soal eksekusi mati gembong narkoba yang salah satunya merupakan WN Prancis, Serge Atlaoui.

Pertemuan dipimpin oleh anggota BKSAP Effendi Simbolon di lantai 2 Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (19/04/16). Ada pun dari parlemen Prancis yang datang ke DPR adalah Ketua Kelompok Persahabatan Prancis-Indonesia, Jacques Gautier, Senator Catherine Procaccia, Jean-Jacques Lozach dan Jean-Leonce Dupont. Selain itu juga Sekretaris Eksekutif Kelompok Persahabatan Gulaume Gabison.

Ada Sejumlah isu yang di bahas dalam kunjungan persahabatan. Mulai dari bidang sosial, ekonomi, dan juga pertahanan. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah soal bagaimana kelompok dari senat Prancis ini berusaha menghapuskan wacana pajak impor minyak kelapa sawit di terapkan pemerintah Prancis bagi eksportir dari Indonesia. Wacana tersebut sedang di bahas di Parlemen Prancis.

"Kami mengerti dengan baik soal rencana pajak tersebut. Saya dan kolega saya di sini sedang mencoba menghapus rencana itu. Agar yang sudah di bahas di DPR kembali ke senat." ujar Jacques Gautier.

"Pajak itu menurut kami tidak fair. Kami akan berusaha nanti begitu pulang ke Prancis demi kepentingan kedua negara." sambung Gautier.

Atas hal itu, Effendi Simbolon Mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kelompok persahabatan Prancis-Indonesia itu. Menurutnya, rencana pajak bagi masuknya kelapa sawit di Indonesia akan sangat merugikan.

"Kolega dari Prancis berjuang sekuat tenaga mencoba membatalkan. Kami mendengar langsung bahwa di waktu yang tidak lama resolusi itu akan batal. Semoga batal karena akan sangat menguntungkan ekonomi kita khususnya di bidan kelapa sawit. Bukan cuma di Prancis saja, tetapi di Uni Eropa." beber Effendi.

Jika penerapan pajak itu jadi terealisasi, menurutnya hal tersebut dapat mengacam devisa negara. Sebab disebut Effendi, dari duni ekspor kelapa sawit di Indonesia menyerap puluhan juta pekerja.

Selain soal ekonomi, hal menarik yang di bahas dalam pertemuan persahabatan itu adalah mengenai rencana eksekusi mati bagi gembong narkoba yang akan dilakukan oleh Indonesia. Salah satu yang akan di eksekusi mati gelombang III oleh Kejaksaan Agung, satu diantaranya adalah Warga Negara Prancis, Serge Areski Atlaoui.

"Kita juga sampaikan agar soal pengenaan eksekusi mati WN Prancis yang gembong narkoba. Mereka memahami dan menghormati hukum positif di Indonesia." Jelas Effendi

Pembahasan yang lain ialah mengenai hubungan pertahanan antara kedua negara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi menurut Effendi, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo baru saja berkunjung ke Prancis.

"Soal revisi UU Terorisme, mereka sangat mendukung karena kita sama-sama pernah mengalami aksi teror. Sama-sama punya visi yang sama." tutup politisi PDIP itu

Rencana eksekusi mati terhadap Serge awal tahun lalu membuat Prancis melakukan protes keras. Kala itu, Presiden Perancis Francois Hollande mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia jika Serge jadi dieksekusi mati. Entah kebetulan atau tidak, eksekusi mati Serge di tunda hingga hari ini.

Lalu siapakah Serge? Serge merupakan anggota komplotan 'Tanggerang Nine'. Kelompok ini membangun pabrik narkoba di Tanggerang, Banten yang menjadi pabrik terbesar ketiga di dunia dan terungkap pada 2004-2005.
Dari pabrik ini didapati 18orang pegawai dan sembilan diantaranya dijatuhi hukuman mati, yaitu:

1. WNI Benny Sudrajat alias Tandi Winardi
2. WNI Iming Santoso alias Budhi Cipto
3. WN China Chen Hong Xin
4. WN China Gan Chun Yi
5. WN China Zhang Man Quan
6. WN China Jian Yu Xin
7. WN China Zhu Xu Xiong
8. WN Belanda Nicolaas Garnick Josephus Gerardus alias Dick
9. WN Prancis Serge Areski Atlaoui

Benny yang juga ketua 'Tanggerang Nine' tidak kapok mesti di hukum mati. Ia di LP Pasir Putih, Nusakambangan, kembali asyik mengendalikan pembangunan pabrik narkoba di Pamulang, Cianjur dan Tamansari. Ia memanfaatkan dua anaknya yang masih bebas. Benny lalu diadili lagi Oleh pengadilan dan karena sudah di hukum mati maka dia divonis nihil. Adapun Serge lolos dari peluru tim eksekutor 2015 karena mengajukan upaya hukum.

Sampai Hari ini, Jaksa Agung HM Praseyo masih merahasiakan nama yang akan di eksekusi mati dan waktunya kapan.

"Nanti berita yang paling pasti dari saya." Ucap Prasetyo

RI dan Jepang Jalin Hubungan Kerja Sama Ekspor-Impor Perdagangan

Kementrian Perdagangan (Kemendag) hari ini menggelar pertemuan dengan pemerintah Prefektur Wakayama, Jepang. Pertemuan tersebut mengagendakan penandatanganan kerja sama promosi ekspor-impor antar kedua negara.

Di depan Gurbenur Prefektur Wakayama, Yoshinobu Nisaka, Direktur Jendral Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Nus Nuzulia Ishak mengatakan, pemerintah saat ini telah melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat arus keluar masuk ekspor-impor, salah satunya lewat paket kebijakan ekonomi di sektor perdagangan.

"Saat ini, Pemerintah Indonesia telah membeli paket kebijakan ekonomi dalam rangka deregulasi ekspor impor. Selain itu, paket kebijakan juga dapat meningkatkan sektor riil hingga distribusi perdagangan daerah." ujar Nus saat acara penandatangan, di kantor Kemendag, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (19/04/16).

Dalam kesempatan tersebut, Nus menjelaskan, total nilai perdagangan Indonesia dan Jepang pada Januari-Febuari 2016 mencapai US$ 4,68 miliar atau turun 19,48% dibanding periode yang sama tahun 2015.

"Dari total perdagangan itu,  nilai ekspor non migas Indonesia ke Jepang tercatat sebesar US$ 2,16 miliar. Sementara, nilai impor non migas Indonesia dari Jepang sebesar US$ 1,93 miliar. Artinya ada surplus sebesar US$ 234,86 juta." ujar Nus.

PKS Wilayah Indonesia Timur Kompak Dukung Pemecatan Fahri Hamzah

Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS Muhammad Kasuba menyampaikan dukungan pemecatan Fahri Hamzah. Menurut dia seluruh kader di Indonesia Timur manut dengan keputusan DPP PKS itu.

Dalam keterangannya, Selasa (5/4/2016), Kasuba menyampaikan, seluruh pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Indonesia Timur mendukung keputusan DPP tersebut. Pengurus dan kader PKS di wilayah Indonesia Timur yang terdiri dari DPW PKS Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Saya sudah menghubungi semua fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera di empat Provinsi tersebut, mereka solid mendukung mendukung keputusan DPP," tegasnya.

PKS merupakan partai Islam terbesar di Indonesia dan memiliki sistem organisasi yang rapi dan profesional. Maka sudah selayaknya PKS menjadi partai yang mampu menjalankan sistem dan aturan keorganisasian yang berlaku di PKS. 

"Seluruh kader dan fungsionaris partai harus taat dan mendukung keputusan DPP tentang pemecatan Fahri Hamzah karena pastinya DPP PKS sudah menjalankan mekanisme dan aturan yang berlaku di PKS. Apapun keputusannya pasti bingkainya untuk kemaslahatan dakwah," papar Kasuba.

Muhammad Kasuba meyakini seluruh personil dari lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat kredibilitas dalam bidangnya masing-masing. 

"Kita mengenal Dr Salim Segaf Al Jufri selaku Ketua Majelis Syuro PKS, Dr Hidayat Nurwahid selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, dan Sohibul Iman selaku Presiden PKS. Mereka adalah orang-orang yang selama ini saya kenal sebagai orang yang memiliki integitas keilmuan dan kesolehan yang mumpuni. Saya percaya mereka tidak akan sembarangan mengeluarkan sebuah keputusan," tambahnya. 

Masela Dibangun di Darat, Jokowi: Saya Turunkan Intel Dengarkan Masyarakat Maluku

Akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan proyek kilang gas bumi cair (liquefied natural gas/LNG) di Blok Abadi, Masela dibangun di darat. Apa alasan di balik keputusan ini?

"Masela sudah saya putuskan di darat, gambaran mudahnya, kenapa di darat? Pertama karena saya sudah turunkan intel-intel buat dengarkan suara masyarakat Maluku," jelas Jokowi.

"Tenyata kebanyakan masyarakat Maluku menghendaki dibangun di darat, masa saya nggak dengarkan suara di daerah," imbuh Jokowi saat meresmikan Jembatan Merah Putih di Ambon, Maluku, Senin (4/4/2016).

Dalam acara itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Jubir Presiden Johan Budi. Hadir dalam acara, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo. 

Jokowi mengatakan, bila dikerjakan di laut, akan menjadi seperti di Bontang dan Lhokseumawe. Di kedua tempat ini, pertumbuhan ekonomi hanya di wilayah itu saja, wilayah sekitar tidak terciprat.

Klopp Sebut Tekanan Ada Di Spurs Bukan Liverpool

 Liverpool dan Tottenham Hotspur akan saling berjibaku di Anfield akhir pekan ini untuk dua misi berbeda. Manajer The Reds Juergen Klopp Spurs akan mendapat beban dan tekanan lebih besar untuk menang.

Liverpool butuh tiga poin saat menjamu Spurs, Sabtu (2/4/2016) malam WIB nanti. Sebab mereka masih tertahan di posisi ke-9 klasemen dengan 44 poin dari 29 laga, selisih tujuh angka dari Manchester City di posisi keempat yang merupakan batas akhir zona Liga Champions.

Meski performanya masih naik-turun, empat kemenangan dari 10 laga terakhir, Liverpool wajib memenanginya dan itu tentu akan menambah tekanan bagi mereka.

Tapi, menurut Klopp, justru Spurs-lah yang harusnya lebih tertekan karena mereka wajib menang demi menjaga kans juara liga. Sebab, The Lilywhites masih tertinggal lima poin dari Leicester City di puncak klasemen dengan musim menyisakan tujuh pekan lagi.

Terlebih dalam lima pertemuan terakhir, Spurs cuma bisa meraih satu poin yakni saat main imbang 0-0 di pertemuan pertama musim ini di White Hart Lane.

"Ini seperti layaknya final untuk Spurs, masuk akal jika kami berpikir seperti itu," ujar Klopp seperti dikutipSoccerway.

"Kami harus siap. Kini semua orang tahu betapa kuatnya Tottenham. Ini laga yang sangat penting untuk kedua tim, tapi mereka harus menang untuk bisa terus menekan Leicester," sambungnya.

"Ini akan jadi saat-saat menentukan untuk Tottenham. Ini kesempatan bagus bagi mereka untuk jadi juara. Mereka tidak diganggu oleh badai cedera."

"Saya suka cerita seperti ini tapi saya juga suka kisah Leicester. Saya tahu hal-hal seperti ini mungkin terhadi. Saya bukannya ingn menambah tekanan untuk Tottenham, tapi ini memang musim yang bagus untuk jadi juara."

"Kita lihat saja siapa yang bisa mengatasi tekanan lebih baik. Tinggal beberapa pekan lagi, setiap poin dari setiap pertandingan menjadi lebih penting," tutupnya.

Obama dan Xi Jinping Akan Terapkan Sanksi Korut

Presiden AS Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping telah menyetujui penerapan sanksi kepada Korea Utara. Keduanya berkomitmen memperkuat koordinasi dalam menangani ancaman atas senjata nuklir dan sistem balistik Korut.

"Kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat koordinasi untuk mengatasi ancaman yang ditunjukkan Korea Utara dalam bentuk senjata nuklir dan sistem misil balistik," demikian pernyataan Gedung Putih seperti dilansir AFP, Sabtu (2/4/2016). 

"Kedua pemimpin menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea dan implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270," lanjutnya. 

Pada bulan Januari lalu, Korut meledakkan perangkat nuklir dan sebulan kemudian meluncurkan roket jarak jauh. Hal inilah yang mendorong AS, Tiongkok dan mitra PBB lainnya untuk menerapkan sanksi.

Amerika Serikat percaya China bisa berbuat lebih banyak untuk menekan Korea Utara untuk meninggalkan program nuklir dan rudalnya. Tetapi China khawatir bila terlalu menekan bisa mendorong ketidakstabilan dan pergolakan daerah

Seolah-olah merespon kesepakatan ini, Korut pada hari Kamis melepaskan rudal jarak pendek rudal di lepas pantai timurnya.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan rudal ditembakkan di sekitar 12:45 (03.45 GMT) dari kota timur Seondeok. Seorang pejabat kementerian mengatakan belum dapat dikonfirmasi secara pasti kisaran dan lintasan rudal tersebut. 

SBY Soal Reshuffle Menteri: President Can't Do No Wrong!

 Isu reshuffle di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang kian kencang tampaknya menarik perhatian Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pun mengingatkan jangan salah dalam mengambil keputusan.

Saran tersebut disampaikan SBY saat mengisi kelas Pelatihan Kader Partai Demokrat (PD) di Novotel Hotel, Bogor, Jumat (1/4/2016). Dalam materi dengan tema 'Tugas dan Fungsi Lembaga Kepresidenan', Ketum PD itu awalnya bercerita tentang pengalamannya membentuk kabinet pemerintahaan ketika menjabat sebagai presiden.

"Memilih menteri harus pas. Benar waktu pilpres banyak bergabung parpol koalisi. Benar juga ketika terpilih perwakilan parpol untuk menteri bergabung. Tapi keputusan sepenuhnya ada di presiden. Itu konstitusi," ungkap SBY.

SBY menyebut tidak ada salahnya jika ketua umum partai atau pihak tertentu memberi saran tentang siapa-siapa yang tepat mengisi pos menteri tertentu. Meski ada banyak saran, ia menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan presiden.

"Dalam memilih kerap disebut ada fit and proper test, dulu kita nominasi menteri. Saya ajukan sejumlah pertanyaan, sebelum saya putuskan go atau no go. Termasuk tes kesehatan dan rekam jejak," kata presiden selama 10 tahun ini.

Usai proses itu, pimpinan negara perlu memperhatikan integritas dan keterwakilan kemajemukan ras. Semua disebut SBY harus dilakukan secara sistemik, sesuai konstitusi.

"Presiden harus pilih betul-betul, the right man and the right place. Presiden tidak boleh didikte. Bisa saja ada reshuffle. Tapi betul-betul dengan alasan kuat. Bisa integritas, performance atau kinerja. Bukan publik opini atau karena social media," tuturnya.

Memperhatikan opini publik dan isu di media sosial dikatakan SBY memang tidak ada salahnya. Namun untuk membuat keputusan, menurutnya itu harus dilakukan secara rasional. Bukan karena pengaruh pihak tertentu.

"Sepenuhnya di tangan presiden. Saya dulu pernah berantem dengan ketum parpol karena meminta, 'pak ini saja'. Saya katakan, hanya tentukan jatah sekian. Silakan nama-nama ajukan tapi saya yang menentukan," kisah SBY yang tidak menyebut siapa ketum parpol yang dimaksudnya.

Itu dilakukan sebab pertanggungjawaban terhadap rakyat ada di tangan presiden. Jika rakyat marah dan tidak suka, maka presidenlah yang harus menanggungnya.

"Kalau performance menteri jelek, tanggung jawab ada di presiden, bukan di ketum parpol. Saya tanggung jawab, no regret. Karena itu sesuai undang-undang dan sistemik. I was assisted by lembaga yang melekat dengan presiden, Sesneg dan Seskab," jelas SBY.

Oleh sebab itu, presiden harus benar-benar membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang akan membuat rakyat terluka dan marah.

"Ada istilah presiden can't do no wrong. Pikir dulu sebelum ambil keputusan, pertimbangkan dulu sebelum ambil kebijakan. Jangan begitu saja mengeluarkan statement dan dalam mengambil sikap. Ingat, you can't do no wrong!" tegas jenderal purnawirawan TNI itu.

SBY memang tidak menyebut secara pasti apakah apa yang dimaksudnya ditujukan untuk Presiden Jokowi. Hanya saja pria asal Pacitan itu sempat melontarkan sindiran.

"Tidak boleh presiden sudah meresmikan proyek, lalu menterinya (bilang) 'saya kan belum izinkan'. Tidak boleh memalukan presiden," tutup SBY disambut tawa peserta pelatihan.

Apa Hal Penting yang Bakal Diumumkan Jokowi Hari Ini?

 "Lebih dari menteri ini, tunggu saja hari Kamis, kami ke sini lagi,"

Begitu ucapan eks Menteri Perdagangan M Lutfi usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Senin lalu. Dia tampak menyembunyikan sebuah rahasia tentang hasil pertemuannya saat itu.

Lutfi tak sendiri. Pengusaha Arifin Panigoro ikut serta bersua dengan Jokowi. Apakah Lutfi dan Arifin ditawari Jokowi posisi penting? Saat itu Lutfi masih menyembunyikannya.

"Ini bisnis saja, tunggulah hari Kamis," tuturnya.

Apakah terkait reshuffle? Kabar reshuffle kabinet memang telah berhembus dan disebut akan dilakukan akhir bulan Maret ini.

Namun pihak Istana sendiri membantah keterkaitan isu reshuffle dengan kehadiran 2 tokoh tersebut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pertemuan antara Presiden, Arifin Panigoro dan eks Mendag Lutfi tidak terkait dengan reshuffle.

"Yang jelas tidak ada kaitannya dengan reshuffle. Nanti biar disampaikan, tapi saya bisa memastikan kehadiran Pak Arifin, Hilmi, Lutfi tidak ada kaitan sama sekali dengan reshuffle," kata Pramono Selasa, 29 Maret 2016. 

Indonesia-Swedia Serius Perkuat Kerja Sama di Bidang Energi Terbarukan

Pemerintah Infonesia dan Swedia serius memperkuat kerjasama di bidang energi terbarukan. Swedia dikenal sudah maju dan kaya inovasi dalam teknologi energi ini.   

"Sektor energi terbarukan merupakan salah satu bidang kerjasama yang sangat potensial dan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Swedia," ujar Dubes RI untuk Kerajaan Swedia Bagas Hapsoro pada pertemuan dengan Kementerian Energi dan Lingkungan Hidup Swedia dan Swedish Energy Agency di Stockholm, Rabu (30/3/2016).

Pertemuan ini dalam rangka Indonesian-Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions (INSISTS) Board of Management Meeting ke-5 yang berlangsung di Swedia pada 29 Maret hingga 1 April 2016.

"Kedua negara dapat mendorong terwujudnya kerjasama konkrit dalam mengatasi permasalahan kekurangan energi listrik di tanah air serta berkontribusi pada upaya penanggulangan emisi CO2 dan perubahan iklim," imbuh Dubes.

Sementara itu Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Satry Nugraha pada pertemuan menegaskan bahwa kerjasama Indonesia-Swedia di bidang energi terbarukan telah berjalan cukup baik dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejak MoU INSISTS ditandatangani (2013).

"Dialog intensif dan evaluasi lebih lanjut atas pelaksanaan proyek kerjasama yang telah terlaksana akan lebih mendorong kerjasama konkrit antar kedua negara," tegas Sekjen.

Pertemuan INSISTS Board of Management Meeting Ke-5 kali ini juga melibatkan kalangan industri dan swasta Indonesia dan Swedia.

Hal ini guna semakin mendorong keterlibatan swasta dalam peningkatan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi di tanah air.

Swedia merupakan salah satu negara Eropa yang telah berhasil mengembangkan energi terbarukan sebagai Sumber Daya Energi baik untuk listrik, penghangat maupun pendingin ruangan.

Saat ini, 52% dari total produksi energi nasional Swedia berasal dari energi terbarukan, yaitu energi air, energi surya dan bioenergi. Capaian tersebut menempatkan Swedia sebagai salah satu negara di dunia yang paling sustainable di bidang energi dan ramah lingkungan.

Delegasi Indonesia pada pertemuan INSISTS tersebut dipimpin oleh Sekjen DEN Satry Nugraha dengan anggota dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan Indonesia di bidang energi terbarukan: DEN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Walikota Payakumbuh, PT. Pertamina, Asosiasi Produsen Bioenergi Indonesia, Fakultas Teknik UGM dan Pemprov Sumatera Barat. 

Pemerintah Bentuk BP Batam Baru

Setelah membentuk Dewan Kawasan untuk menangani masalah pengelolaan kawasan Batam, pemerintah akan membentuk Badan Pengusahaan (BP) Batam baru. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, BP Batam baru ini akan berisi kalangan profesional.

Dia menambahkan, BP Batam baru ini akan dibentuk dalam waktu dekat.

"BP Batam baru semuanya dari kalangan profesional. Tunggu saja 2-3 hari," ujar Darmin usai rapat koordinasi tentang BP Batam di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/3/2016).

Namun, sebelum BP Batam baru terbentuk, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit BP Batam yang ada saat ini. 

"Akan ada audit terhadap BP Batam dan itu akan dilakukan oleh BPKP. Ada audit keuangan, operasional dan legal. Apa yang sudah mereka lakukan dilihat dari keuangan, legal, dari operasional, dari persoalan tanah, segala macam" terang Darmin.

Ahok Minta Jupe Dkk Bikin Konser

Julia Perez dan kawan-kawan (dkk) mengunjungi bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ada rencana, para artis ini akan menggelar konser untuk Ahok.

Artis yang ikut pertemuan ini adalah Jupe, Addie MS, Memes, Denny Cagur, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Raline Shah, Tika Panggabean, Udjo, Gading Marthen, dan Gisel. Mereka bertemu Ahok di Rumah Dinas Gubernur DKI, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2016) malam.

"Pak Ahok, mau minta apa lagi selain KTP?" tanya Addie MS.

"Bikin konser dong," jawab Ahok spontan saja sambil tersenyum santai.

Addie MS yang juga seorang musisi kondang ini menilai perlu juga dibikin konser. Gelaran itu bisa jadi sebagai kampanye untuk Ahok yang akan berlaga di Pilgub DKI 2017.

Kayaknya kita mesti kampanye Pak Ahok pakai konser ya, Pak?" tanya Addie santai, Ahok tersenyum saja.

Julia Perez menyatakan ada ide yang muncul dari pembicaraan tertutup selama tiga jam barusan. Ide tersebut adalah membikin sebuah acara khusus. Namun demikian, ide ini masih rahasia.

"Sebenarnya kita banyak ide yang diobrolkan, tapi rasanya jangan dibahas sekarang. Lagi digodok. Yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang, yang bisa menimbulkan harapan optimisme," timpal Addie terhadap Julia Perez.